KOMPONEN DALAM
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
TUGAS MATA
PELAJARAN BAHASA INDONESIA
PENULISAN KARYA ILMIAH
Guru pembimbing :
Suniar S.pd
Disusun
Oleh :
Nama :
Agung tribowo
Kelas :
XII IPA
Semester :
6
SMA NEGERI
4 PAGARALAM
2012
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Makalah
|
:
|
Komponen Dalam Manajemen Berbasis
Sekolah
|
Peneliti
|
|
|
Nama
|
:
|
Agung tribowo
|
Kelas
|
:
|
XII IPA
|
Semester
|
:
|
6
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
Mengetahui pengesah pagaralam, 31 januari 2012
Suniar s.pd penulis : agung tribowo
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Komponen Dalam
Manajemen Berbasis Sekolah.
Penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas Mata pelajaran
Penulisan Karya Ilmiah semester VI sma negeri 4 pagaralam. Penulisan makalah
ini dapat dilaksanakan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak suniar s.pd
2. asyeh sultan
3. Rekan-rekan siswa dan semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah
ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman
demi kesempurnaan makalah ini.
pagaralam, 31 januari 2012
Penulis,
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………........i
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………….................ii
KATA PENGANTAR……………………………………………………………… iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………
iv
BAB I
PENDAHULUAN … .....……………………………………………………………1
- Latar Belakang………………………………………………………… 1
- Rumusan Masalah ……………………………………………………… 2
BAB PEMBAHASAN
……………………………………………………… 3
A. Komponen dan Manajemen
Berbasis Sekolah …………………………………. 3
- Manajemen Kurikulum ………………………………………… ..... 4
- Manajemen Pembelajaran ……………………………………… …… 5
- Manajemen Tenaga Kependidikan ……………………………………. 6
- Manajemen Kesiswaan…………………………………………………. 7
- Manajemen Keuangan ………………………………………………….. 8
- Manajemen Sarana dan Prasaran…………………………………….. 9
- Manajemen Hubungan Kemasyarakatan …………………………………10
- Manajemen Layanan Khusus…………………………………… 11
BAB III
PENUTUP…………………………………………………………………………….. 12
- Kesimpulan …………………………………………………………………… 12
- Saran………………………………………………………………………….. 12
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….. 13
BAB I
PENDAHULUAN
- Latar Balakang
Dewasa
ini globalisasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai
lingkungan termasuk lingkungan pendidikan. Salah satu contoh perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah
Manajem Berbasis Sekolah. Pemerintah telah melakukan sosialisasi ditingkat
sekolah dasar pada khususnya tentang pengaruh dan kegunaan Manajemen Berbasis
Sekolah terhadap peningkatan mutu dan kualitas sekolah menuju kearah yang lebih
baik, akan tetapi hal tersebut seolah tidak mendapat respon yang positif dari
pihak sekolah. Terbukti dengan masih banyaknya angka partisipasi pendidikan
nasional yang kurang baik dan kualitas pendidikan tetap menurun. Diharapkan
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan anjuran yang diberikan
sehingga Manajemen Berbasis Sekolah dapat berhasil mengangkat kondisi dan
memecahkan masalah pendidikan yang ada. Hal tersebut diharapkan akan bermuara
pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah
memiliki wewenang yang besar dalam mengelola kebijakannya. Oleh karena itu,
kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sangatlah penting, selain
peran guru, siswa, maupun peran serta masyarakat tentunya. Dalam pengeolaan
sekolah diperlukan suatu kemampuan manajerial. Dalam buku Manajemen Berbasis
Sekolah, Nurkholis (2003: 120) menyatakan bahwa: “Sebagai manajer, kepala
sekolah harus memerankan fungsi manajerial dengan melakukan proses perencanaan,
pengorganisasian, menggerakkan dan mengoordinasikan.”
Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa
kepemimpinan kepala sekolah sangatlah vital dalam pengelolaan sekolah. Bisa
dibayangkan bagaimana jadinya sebuah sekolah apabila kepala sekolah tidak
memiliki kemampuan manajemen ( sebagai manajer ) maka yang terjadi adalah
kesemrawutan pengelolaan, baik itu pengelolaan kurikulum, pengelolaan
pembelajaran, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan
kesiswaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan
hubungan kemasyarakatan, serta pengelolaan layanan khusus. Akan tetapi,
pengelolaan tersebut tidak semata-mata tugas dari kepala sekolah saja.
Dibutuhkan kerjasama yang baik antara komponen sekolah itu sendiri. Baik dari
guru, siswa, orang tua siswa, maupun komite sekolah. Apabila kerjasama terjalin
dengan baik, maka tujuan pendidikan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang
dikemukakan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam kaitannya dengan
komponen Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu sebagai berikut:
A. Apakah pengertian dari komponen dan
Manajemen Berbasis Sekolah?
B. Bagaimanakah Manajemen Kurikulum?
C. Bagaimanakah Manajemen Pembelajaran atau
Pengajaran?
D. Bagaimanakah Manajemen Ketenagaan?
E. Bagaimanakah Manajemen Kesiswaan?
F. Bagaimanakah Manajemen Keuangan dan
Pembiayaan?
G. Bagaimanakah Manajemen Sarana dan
Prasarana Pendidikan?
H. Bagaimanakah Manajemen Hubungan Sekolah
dengan Masyarakat?
I. Bagaimanakah
Manajemen Layanan Khusus?
Untuk
menjawab beberapa rumusan masalah di atas, berikut penjelasannya dalam Bab II.
BAB II
PEMBAHASAN
A. KOMPONEN DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Komponen adalah bagian yang merupakan
seutuh ( W.J.S. Poerwodaminto, 1984: ). Secara umum, komponen merupakan bagian
dari sebuah sistem utuh.
Mengenai pengertian Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS), Nurkholis (2003: ) menyatakan bahwa:
Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan
kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah,yang dilakukan secara
partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan kedepan, tegas dalam penegakan
hukum, adil, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam jaminan
mutu, professional, efisien dan efektif dalam rangka peningkatan mutu.
Sedangkan menurut Mulyasa (2009: )
menyatakan bahwa: “MBS adalah salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang
menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan
memadai bagi peserta didik.”
Tidak terlalu berbeda dengan pendapat di
atas, Rohiat (2008: ) juga menyatakan bahwa:
MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi, memberikan
fleksibilitas atau keluwesan pada sekolah, mendorong partisipasi sekolah secara
langsung dari warga sekolah dan masyarakat dan guna meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang
berlaku.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita
pahami bahwa komponen merupakan bagian dari sebuah keutuhan. Dalam hal ini keutuhan
yang dimaksud adalah MBS. Jadi komponen dalam MBS memiliki makna bagian-bagian
dari Manajemen Berbasis Sekolah. Bagian-bagian tersebut antara lain: Manajemen
Kurikulum, Manjemen Keuangan, dan sebagainya.
B. MANAJEMEN KURIKULUM
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan,
isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Kurikulum SDN 3
Tamanwinangun, 2010: 5). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan
nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi
daerah, satuan pendidikan
dan peserta
didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan
untuk memungkinkan penyesuaian program
pendidikan dengan kebutuhan dan
potensi yang ada di daerah. Perencanaan dan
pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen
Pendidikan Nasioanal ( sekarang Kementerian Pendidikan Nasional-red ) pada
tingkat pusat. Karena itu sekolah merealisasikan dan menyesuaiakan kurikulum
tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan
berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan lingkungan setempat.
Menurut Nurkholis (2003: 45) menyatakan
bahwa: “Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum
yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah
juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.”
Pengembangan kurikulum muatan lokal telah
dilakukan sejak digunakkannya Kurikulum 1984, khususnya di sekolah dasar
(Mulyasa, 2009: 40). Pada kurikulum tersebut muatan lokal disisipkan pada
berbagai bidang studi yang sesuai. Dalam kurikulum 1994, muatan lokal tidak
lagi disisipkan pada setiap bidang studi.
Jadi intinya adalah dalam pengelolaan
kurikulum yang bersifat nasional, sekolah tidak berhak mengurangi isinya. Yang
boleh dikembangkan adalah muatan lokal yang disesuaiakan sesuai dengan kondisi
dan karakteristik sekolah masing-masing.
C. MANAJEMEN PROGRAM PEMBELAJARAN ATAU
PENGAJARAN
Sekolah diharapkan dapat mengembangkan
program pengajaran serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam
proses pengembangan program sekolah, manajer hendaknya tidak membatasi diri
pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus menghubungkan peserta didik dan
kebutuhan lingkungan.
Dalam kepentingan kepala sekolah sebagai
manajer, ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Dalam
kaitannya dengan hal tersebut, ada empat langkah yang harus dilakukan. Menurut
Mulyasa (2009: 41) , empat langkah tersebut yaitu: menilai kesesuaian program
yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan
program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.
Sekolah diberi kebebasan untuk memilih
strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif (Nurkholis, 2003:
45). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam proses pembelajaran atau
pengajaran ada baiknya bersifat terpusat pada siswa.
Mengenai pembelajaran bersifat pada siswa,
Rohiat (2008: 65) menyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran
yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar
guru. Oleh karena iitu, cara-cara belajar siswa aktif seperti active
learning, cooperative learning, dan quantum learning
perlu diterapkan.
Berikut beberapa prinsip yang harus
diperhatikan dalam pengelolaan program pengajaran:
1. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas;
2. Bersifat sederhana dan fleksibel;
3. Sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan;
4. Bersifat
menyeluruh dan harus jelas pencapainnya;
5. Ada koordinasi antarkomponen pelaksana
program.
Dari beberapa prinsip di atas, apabila
dapat dilaksanakan semua maka tujuan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai.
Selain itu, dalam pengelolaan sekolah harus ada pembagian tugas guru,
penyusunan kalender pendidikan, program-program pembelajaran. Dengan tujuan
agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan teratur.
D. MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN
Ketenagaan dalam sekolah identik dengan
posisi guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Adanya pembagian tugas
yang jelas antara ketenagaan yang satu dengan yang lainnya akan menunjang
kelancaran dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
Menurut Mulyasa (2009: 42) manajemen
tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan pegawai, (2)
pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan
mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, (7) penilaian pegawai.
Mengenai pengelolaan ketenagaan, Nurkholis
(2003: 46) menyatakan bahwa:
Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan,
rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi
kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai
negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
Tugas kepala sekolah dalam kaitannya
dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak
hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga
kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Oleh karena itu, kepala sekolah
dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan, seperti
daftar riwayat pekerjaan, dan kondisi pegawai untuk membantu kelancaran MBS di
sekolah yang dipimpinnya.
E. MANAJEMEN KESISWAAN
Mengenai Manajemen Kesiswaan, Mulyasa
(2009: 46-47) menyatakan bahwa:
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan
dengan peserta didik (siswa), mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik
tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk
pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang
secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta
didik melalui proses pendidikan di sekolah.
Tujuan dari manajemen kesiswaan yaitu
untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan
pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur,
serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
Tanggung jawab kepala sekolah menurut
Sutisna (1985) dalam Mulyasa (2009: 46) sebagai berikut:
1. Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah
yang berhubungan dengan itu;
2. Penerimaan, orientasi, klarifikasi, dan
penunjukkan murid kelas dan program studi;
3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;
4. Program supervisi bagi murid yang
mempunyai kelainan, seperti : pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;
5. Pengendalian dan disiplin murid;
6. Program bimbingan dan penyuluhan;
7. Program kesehatan dan keamanan;
8. Penyesuaian pribadi, sosial, dan
emosional.
Nurkholis (2003: 46) dan Rohiat (2008: 67)
menyatakan bahwa: “Yang diperlukan dalam manajemen kesiswaan adalah intensitas
dan ekstensinya.”
Yang perlu diperhatikan dalam manajemen
kesiswaan adalah bahwa sekolah tidak hanya mengembangkan pengetahuan anak saja,
akan tetapi juga harus mengembangkan sikap kepribadian, aspek sosial emosional,
disamping keterampilan-keterampilan yang lain. Sehingga akan tercipta peserta
didik yang cerdas intelejen, emosional, maupun spiritualnya.
F. MANAJEMEN KEUANGAN
Keuangan merupakan salah satu sumber dari
sekolah yang secara langsung menunjang kelangsungan dari sekolah tersebut dalam
efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam MB, hal tersebut akan
jauh lebih terasa, karena menuntut sekolah untuk merencanakan, mengelola,
mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara
transparan.
Sekolah diberi kebebasan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak
semata-mata bergantung pada pemerintah (Nurkholis, 2003: 46). Hal ini didasari
oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga
desentralisasi uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah (Rohiat, 2009: 66)
Mulyasa (2009: 48) menyatakan bahwa:
“Sumber keuangan dan pembiayan sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan
menjadi tiga yaitu: (1) pemerintah, (2) orang tua atau peserta didik, (3)
masyarakat.”
Dalam pengelolaan keuangan di sekolah,
diperlukan rasa tanggungjawab yang besar dari semua komponen sekolah agar
penggunaannya dapat maksimal dan sesuai sasaran. Dengan penggunaan yang tepat,
maka semua kebutuhan sekolah dalam hal peningkatan pembelajaran, baik teknis
ataupun non-teknis akan tercukupi sehingga sekolah dapat berjalan dengan
lancar, teratur dan bertanggungjawab.
G. MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
( FASILITAS )
Mengenai sarana dan prasarana pendidikan,
Mulyasa (2009: 49) menyatakan bahwa:
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung
dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar
mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media
pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas
yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau
pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi
jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman
sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan
olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.
Manejemen sarana dan prasarana yang baik
diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga
menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada
di sekolah.
Nurkholis (2003: 46) dan Rohiat (2008: 66)
sepakat bahwa pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai
dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembannya.
Melihat alasan dari pendapat di atas,
dapat dipahami bahwa dalam MBS, sekolah yang benar-benar mengetahui kondisi dan
kebutuhan fasilitas untuk pengembangan sekolahnya masing-masing.
H. MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada
hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan
mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah.
Menurut Mulyasa (2009: 50) tujuan dari
hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:
1) Memajukan kualitas pembelajaran, dan
pertumbuhan anak;
2) Memperkokoh tujuan serta meningkatkan
kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;
3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin
hubungan dengan sekolah.
Gambaran dan kondisi sekolah dapat
diinformasikan ke masyarakat melalui laporan kepada orang tua siswa, buletin
bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, open house, kunjungan ke
sekolah, kunjungan ke rumah siswa (home visit), penjelasan oleh staf sekolah,
siswa itu sendiri, radio serta laporan tahunan.
Esensi dari hubungan ini adalah
meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari
masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah
didesentralisasikan {Nurkholis (2003: 46-47) dan Rohiat (2008: 67)}
Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita
ketahui bahwa kelangsungan sebuah sekolah tidak bisa lepas dari peran serta
masyarakat. Maka, seyogyanya jalinan atau hubungan yang baik antara sekolah dan
masyarakat harus dijunjung tingggi. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat,
pun demikian dengan masyarakat yang harus merasa memiliki sekolah. Keduanya
saling membutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan Indonesia.
I. MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS
Menurut
Mulyasa (2009: 52) manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan,
kesehatan, dan keamanan sekolah.
1) Manajemen
perpustakaan
Perpustakaan
yang lengkap dan dikelola dengan baik akan menunjang perkembangan peserta didik
dalam hal perkembangan pengetahuan . Disamping itu juga memungkinkan bagi guru
untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan
metode bervariasi, misalnya belajar individual.
2) Manajemen
Kesehatan
Sekolah
sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap proses
pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan pengetahuan saja, tetapi juga
harus meningkatkan jasmani dan rohani siswa. Hal ini sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai tindak
lanjut dari hal tersebut, maka di sekolah diadakan UKS ( Usaha Kesehatan
Sekolah ) dan pendirian tempat ibadah.
3) Manajemen Keamanan
Dengan tujuan memberikan rasa tenang dan
nyaman dalam mengikuti proses belajar dan mengajar bagi komponen sekolah.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa komponen MBS yang telah
diuraikan di atas, sebenarnya ada benang merah dari pelaksanaan MBS, yaitu
bahwa sekolah mempunyai kewenangan dalam mengelola sekolahnya. Alasan yang
menguatkan hal tersebut karena sekolah dianggap lebih memahami dan mengetahui
kondisi yang ada di sekolah, baik mengenai program pembelajaran, ketenagaan,
kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat serta
layanan khusus. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak dalam arti semuanya
merupakan kewenangan sekolah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya
dalam hal kurikulum. Sekolah hanya berwenang menjabarkan kurikulum nasional dan
mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan karakteristik daearahnya masing-masing.
Jadi konsep Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) sebagaimana telah diuraikan di atas, esensinya adalah kewenangan yang
besar pada sekolah dengan tuntutan kemampuan manajerial dari kepala sekolah
dengan dukungan dari guru, peserta didik, masyarakat, serta pemerintah.
B. Saran
1. Komponen-komponen MBS seperti diuraikan di atas akan berjalan dengan baik
apabila kemampuan manajerial kepala sekolah baik dengan didukung oleh semua
komponen sekolah yang ada;
2. Sebaiknya semua komponen dalam sekolah memahami tugas dan kewajibannya
masing-masing sehingga akan tercipta kondisi yang baik demi tercapainya tujuan
pendidikan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
E. Mulyasa. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah.
Bandung:
PT Remaja
Rosdakarya.
Nurkholis. 2003. Manajemen
Berbasis Sekolah. Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Rohiat. 2008.
Manajemen Sekolah. Bandung:
PT Refika Aditama.
Tim Pengembang Kurikulum. 2010. Kurikulum
SD Negeri 3 Tamanwinangun.
Internet
: www.adaapadenganindo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar